JAKARTA — Sektor pertanian Indonesia mencatat peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan Kementerian Pertanian, produksi beras pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, sedangkan cadangan beras pemerintah hingga 8 Oktober 2026 tercatat lebih dari 4,6 juta ton.
Pemerintah juga menyatakan telah mempercepat pencapaian target swasembada pangan. Target yang sebelumnya direncanakan dalam empat tahun dipercepat menjadi satu tahun dan dideklarasikan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pencapaian tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani hingga aparat penegak hukum.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini hasil kerja bersama, mulai dari petani hingga aparat penegak hukum. Tugas kami adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah, yakni meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat,” ujarnya di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Produksi Beras dan Jagung Mengalami Peningkatan
Peningkatan produksi menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan perkembangan sektor pertanian nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan produksi 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Sementara itu, produksi padi pada 2025 tercatat mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling. Produksi jagung juga mengalami pertumbuhan menjadi 16,16 juta ton atau meningkat 6,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, pemerintah menyebut delapan komoditas utama telah berada dalam kondisi swasembada. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memperkuat kemandirian sejumlah komoditas yang kebutuhannya belum sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Cadangan Beras Pemerintah Melampaui Target Pengadaan
Pengadaan beras dalam negeri juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Perum Bulog mencatat penyerapan gabah dan beras dalam negeri hingga 8 Oktober 2026 mencapai 4.115.014 ton setara beras.
Jumlah tersebut setara dengan 102,88 persen dari target penugasan sebesar 4 juta ton. Capaian itu menunjukkan realisasi pengadaan telah melampaui target yang ditetapkan.
Di sisi lain, Cadangan Beras Pemerintah atau CBP dipertahankan pada tingkat lebih dari 4,6 juta ton. Persediaan tersebut disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam menghadapi gejolak global maupun risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Pemerintah juga menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengandalkan pasokan beras dalam negeri.
Harga Pupuk Subsidi Dipangkas 20 Persen
Selain meningkatkan produksi, pemerintah melakukan pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi untuk memperbaiki akses petani terhadap sarana produksi.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, pemerintah menyederhanakan ketentuan distribusi pupuk. Sebanyak 145 aturan yang dinilai menghambat penyaluran pupuk disebut telah dipangkas.
Penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mulai berlaku pada 22 Oktober 2025 dengan besaran 20 persen. Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Untuk 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebanyak 9,55 juta ton dengan sasaran lebih dari 16 juta petani.
Pemerintah juga menekankan pengawasan terhadap distribusi pupuk agar penyalurannya sesuai dengan kebutuhan. Penegakan hukum, termasuk rotasi pejabat dan penindakan terhadap pelanggaran, menjadi bagian dari upaya mencegah penyimpangan dalam rantai distribusi.
Rehabilitasi Irigasi Diperluas hingga 1 Juta Hektare
Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi langkah lain yang ditempuh untuk menjaga produktivitas lahan. Pada tahap pertama, rehabilitasi irigasi mencakup 280.880 hektare dengan realisasi mencapai 99,93 persen.
Pada 2026, Kementerian Pertanian memperluas program pompanisasi ke lahan seluas 2,2 juta hektare. Pemerintah juga merencanakan rehabilitasi irigasi sekitar 1 juta hektare dengan dukungan pemanfaatan 61 bendungan besar.
Selain infrastruktur air, pemerintah mendorong mekanisasi dan penerapan sistem Pertanian Modern atau Advanced Agricultural System. Petani juga mendapatkan dukungan benih unggul dengan potensi hasil minimal 8 ton per hektare.
Langkah tersebut diarahkan untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Ketersediaan air, penggunaan benih berkualitas, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam upaya menjaga hasil panen.
Pemerintah Targetkan Perlindungan Petani dari Risiko Gagal Panen
Di tengah upaya meningkatkan produksi, perlindungan petani dari risiko usaha juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satu program yang disiapkan adalah fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP pada 2026 dengan target cakupan 100.000 hektare.
Dalam program tersebut, pemerintah menanggung subsidi premi sebesar 80 persen. Skema ini ditujukan untuk membantu petani menghadapi risiko gagal panen, terutama akibat kondisi cuaca ekstrem.
Pengawasan terhadap tata niaga pangan turut diperkuat. Sepanjang 2024 hingga 2026, sebanyak 260 kasus dugaan mafia pangan, termasuk perkara beras oplosan dan pupuk palsu, telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.
Penanganan kasus tersebut diarahkan untuk melindungi petani dan konsumen dari praktik yang merugikan dalam rantai pasok pangan.
Swasembada Pangan Masih Menghadapi Tantangan
Pemerintah menilai pencapaian swasembada perlu diikuti upaya menjaga kesinambungan produksi dan memperluas kemandirian pangan. Tantangan yang masih menjadi perhatian meliputi perubahan iklim, pemerataan distribusi, serta pengembangan komoditas seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan mencapai swasembada harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
“Dua tahun bukan garis akhir. Pekerjaan kita adalah memastikan swasembada bertahan, produksi terus meningkat, petani semakin sejahtera, dan rakyat mendapatkan pangan yang cukup dengan harga terjangkau. Pangan adalah urusan perut rakyat, sehingga setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Mentan Andi Amran Sulaiman.
Dengan peningkatan produksi beras dan jagung, penguatan cadangan pemerintah, serta pembenahan distribusi pupuk dan infrastruktur pertanian, pemerintah berupaya menjaga pasokan pangan dalam negeri. Keberlanjutan kebijakan tersebut akan menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan produksi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
Sumber:rri.co.id
