Bank BJB terus memperluas dukungannya terhadap program perumahan pemerintah melalui pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi hingga bantuan peningkatan kualitas hunian masyarakat. Hingga 4 Oktober 2026, portofolio KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bank tersebut tercatat mencapai Rp4,935 triliun dengan jumlah 41.383 debitur.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Bank BJB memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi produktif. Komitmen itu juga diperkuat melalui sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan rumah subsidi yang digelar di Aula Oman Syahroni, Perkantoran Pemerintah Kabupaten Subang.
Corporate Secretary Bank BJB Irwan Riswandi dalam keterangan yang diterima di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (6/10), mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan berbagai fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit produktif kepada masyarakat.
“Kegiatan kali ini digelar di Aula Oman Syahroni, Perkantoran Pemda Kabupaten Subang, menjadi bagian dari upaya Bank BJB untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit produktif,” kata Irwan.
Penyaluran FLPP Sepanjang 2026 Capai Rp404,98 Miliar
Selain mencatat portofolio FLPP sebesar Rp4,935 triliun, Bank BJB juga merealisasikan pencairan pembiayaan untuk 2.492 debitur selama periode Januari hingga Oktober 2026.
Total plafon pencairan pada periode tersebut mencapai Rp404,98 miliar, sedangkan outstanding pencairannya tercatat sebesar Rp399,40 miliar.
Data itu menunjukkan bahwa pembiayaan rumah bersubsidi menjadi salah satu bagian penting dari dukungan Bank BJB terhadap akses kepemilikan hunian. Di sisi lain, perseroan juga terlibat dalam program pemerintah yang berorientasi pada perbaikan rumah masyarakat.
BSPS Subang Jangkau 1.327 Penerima Bantuan
Di Kabupaten Subang, Bank BJB turut menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut mencakup 1.327 penerima bantuan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
“Selain FLPP, Bank BJB juga menjadi mitra pemerintah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khusus di Kabupaten Subang program ini mencakup 1.327 penerima bantuan,” kata Irwan.
Program BSPS diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman. Pelaksanaannya hingga tingkat desa juga diharapkan membuat manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh penerima bantuan.
Selain memperbaiki kondisi tempat tinggal, Program Bedah Rumah turut membuka peluang kegiatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Toko bangunan dan tukang bangunan lokal dilibatkan sebagai penyedia material maupun tenaga kerja dalam proses renovasi.
Bank BJB mendukung penyaluran bantuan tersebut melalui sistem dan layanan perbankan yang mencakup validasi data penerima, pembukaan rekening secara terpusat, pemantauan status transaksi, serta monitoring penyaluran dana secara terintegrasi.
Hingga September 2026, Bank BJB telah menyalurkan Program Bedah Rumah kepada lebih dari 25 ribu penerima bantuan.
“Program Bedah Rumah Tahun 2026 diharapkan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menghadirkan hunian yang lebih layak sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata Irwan.
Ia menambahkan, dukungan terhadap BSPS memperlihatkan keterlibatan Bank BJB dalam sektor perumahan tidak terbatas pada pembiayaan pembelian rumah, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
“Dengan demikian program perumahan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat,” kata Irwan.
KPP Sasar Pengembang hingga Pelaku UMKM
Bank BJB juga memperkuat perannya sebagai salah satu bank penyalur Kredit Program Perumahan sejak 2025. Program tersebut terbagi menjadi dua skema, yakni KPP Supply dan KPP Demand, yang menyasar kelompok penerima berbeda dalam ekosistem perumahan.
KPP Supply ditujukan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan perumahan, termasuk pengembang, penyedia jasa konstruksi, serta toko material atau bangunan. Skema ini menyediakan dukungan pembiayaan bagi usaha yang berperan dalam pembangunan dan penyediaan hunian.
Sementara itu, KPP Demand menyasar masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau memperbaiki rumah tinggal yang sekaligus digunakan sebagai tempat usaha.
Melalui kedua skema tersebut, pembiayaan perumahan diharapkan dapat mendukung kebutuhan hunian sekaligus aktivitas ekonomi keluarga. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sarana menjalankan usaha.
Bank BJB menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan melalui dukungan jaringan kantor cabang yang dimiliki. Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Sejumlah Pejabat Hadiri Sosialisasi di Subang
Kegiatan sosialisasi KPP dan rumah subsidi di Subang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II Mulya Permana.
Hadir pula Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, dan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi.
Dari jajaran Bank BJB, kegiatan tersebut dihadiri Pemimpin Divisi Kredit UMKM Budiatmo Sudradjat, Pemimpin Divisi KPR M Aditya Wiradharma, Pemimpin Divisi Dana Jasa & Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional I Bank BJB M. Fajar Firdaus, serta CEO Regional III Bank BJB Asep Wahyu Irawan.
Kehadiran para pejabat dan pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang membahas penguatan program perumahan serta pembiayaan agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha.
Sumber:Antaranews.com
